Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) kembali mengingatkan pemerintah pentingnya menghadirkan solusi alternatif bagi pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) yang terjangkau, demi meringankan beban nelayan kecil. VMS merupakan perangkat pelacak posisi kapal yang sangat vital untuk keselamatan pelayaran dan pengawasan aktivitas penangkapan ikan. Namun, tingginya biaya pemasangan masih menjadi keluhan utama, khususnya bagi kapal berukuran 5 hingga 30 GT.

Wakil Ketua DPP HNSI, Agus Suherman, menekankan perlunya pendekatan yang lebih sabar dan komunikatif dalam menyelesaikan persoalan perikanan nasional. Menurutnya, kompleksitas pengelolaan sumber daya laut harus diimbangi dengan dialog terbuka bersama nelayan. Dalam hal ini, HNSI siap menjadi jembatan antara masyarakat pesisir dan pemerintah, sembari terus mendukung transformasi tata kelola sektor perikanan tangkap.

Di tengah gelombang penolakan terhadap kewajiban pemasangan VMS, Agus mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menunjukkan respons positif melalui surat edaran transisi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski begitu, ia menegaskan bahwa solusi yang lebih ramah biaya sangat dibutuhkan. Ia mengusulkan agar perangkat VMS untuk kapal kecil dijual dengan harga Rp 1-2 juta tanpa biaya airtime agar lebih terjangkau.

Agus juga mengingatkan pentingnya VMS untuk keamanan di laut. Dengan sistem ini, posisi kapal bisa dilacak lebih cepat jika terjadi kecelakaan, sehingga pertolongan dapat segera diberikan. Harapannya, dengan harga yang lebih murah, kebijakan ini bisa diterima luas dan memberi dampak positif bagi keselamatan serta keberlanjutan usaha nelayan kecil di seluruh Indonesia.