Indonesian Digital & Cyber Institute (IDCI) menyarankan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan baru bernama TKDN 2.0 dalam menghadapi rencana relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Langkah ini dinilai penting sebagai strategi jangka panjang guna menjaga kemandirian digital Indonesia di tengah tekanan global, khususnya dari Amerika Serikat. Model TKDN 2.0 menekankan nilai lokal tak hanya dari sisi komponen fisik, tetapi juga mencakup kepemilikan kekayaan intelektual, kontribusi riset lokal, serta pengaruh terhadap ekosistem inovasi nasional.

Direktur Eksekutif IDCI, Yayang Ruzaldy, menegaskan bahwa insentif relaksasi sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat diplomasi ekonomi yang juga memperkuat kemandirian nasional. Ia menilai keputusan pemerintah menghindari langkah balasan terhadap tarif 32 persen dari AS menunjukkan sikap pragmatis dan pro-investasi, yang membuka ruang kerja sama dengan perusahaan besar seperti Microsoft, Apple, hingga Oracle.

Meski demikian, Yayang memperingatkan bahwa pelonggaran TKDN tanpa kerangka kerja kuat dapat melemahkan daya saing industri dalam negeri. Menurutnya, TKDN harus tetap dijadikan instrumen pembangunan ekosistem teknologi nasional, mendorong alih teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung riset lokal.

Ia mengusulkan agar relaksasi dilakukan dengan syarat ketat, seperti keterlibatan tenaga kerja lokal, pembangunan pusat inovasi bersama, serta kolaborasi riset. Tanpa arah kebijakan yang konsisten, Indonesia terancam kehilangan momentum menuju visi Indonesia Emas 2045 dan kembali bergantung pada teknologi asing.