Pada 10 November 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengumumkan rencana mereka untuk mengadopsi teknologi blockchain guna melindungi big data yang dikelola oleh pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan data dan mencegah potensi kebocoran informasi sensitif yang sering kali menjadi sasaran peretasan.

Pemkab Bekasi menyadari bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan data pemerintah menjadi semakin rentan terhadap ancaman keamanan siber. Big data yang dimiliki oleh Pemkab, yang mencakup data warga, anggaran, hingga proyek pembangunan, sangat berharga dan berisiko tinggi jika jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, penerapan blockchain dianggap sebagai solusi yang tepat untuk memastikan data tetap aman dan transparan.

Blockchain dikenal dengan sistem keamanannya yang terdesentralisasi dan tidak bisa diubah, yang memungkinkan pencatatan transaksi dan data secara aman dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Pemkab Bekasi berharap dapat mencegah manipulasi data dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa informasi yang dikelola oleh pemerintah tetap terjaga kerahasiaannya. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan efisiensi dalam proses verifikasi dan audit data.

Pemkab Bekasi akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi dan universitas, untuk mempelajari dan mengimplementasikan teknologi blockchain dalam pengelolaan data. Diharapkan, penerapan ini bisa dimulai pada akhir tahun 2024, dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga keamanan data publik.